JAKARTA, Brigadenews.co.id – Tabir misteri menyelimuti mundurnya dua petinggi asal Malaysia secara beruntun di PT MPI Tbk (SDPC). Publik kini mulai menyuarakan desakan transparansi total, mencurigai adanya masalah kepatuhan (compliance) atau benturan kepentingan yang coba disembunyikan di balik laporan formal perusahaan.
Duo ekspatriat penentu arah kebijakan, Ahmad bin Abu Bakar dan Mohamad Fazly bin Hassan, kedapatan meninggalkan jabatan penting mereka hanya dalam rentang waktu kurang dari tujuh bulan. Fenomena tidak biasa ini langsung direspons kritis oleh para pengamat hukum bisnis.
Risman Harefa, S.H., CPT., CPLA., menyatakan bahwa publik memiliki hak penuh untuk menuntut kejelasan di balik fenomena red flag ini.
“Publik dan investor berhak menuntut transparansi total. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdekat harus menjadi ajang pembuktian: apakah perseroan sedang melakukan restrukturisasi internal secara sehat, atau justru ada persoalan mendasar di dalam operasionalnya,” cetus Risman.
Hingga saat ini, bungkamnya manajemen PT MPI Tbk makin menyuburkan spekulasi negatif di pasar modal. RUPS mendatang dipastikan akan menjadi laga panas untuk membuktikan sejauh mana komitmen emiten ini terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (Red)
