PAMULANG, brigadenews.co.id— Dugaan pembiaran terhadap praktik parkir liar dan keberadaan lapak UMKM ilegal di kawasan Ruko Pamulang Permai, Tangerang Selatan, kini resmi mencuat ke ranah publik. Aliansi Pemuda Pamulang Permai (APPP) menyatakan kekecewaannya dan menegaskan akan membawa persoalan ini ke jalur hukum akibat lambannya respon dari pihak terkait, terutama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang Selatan. Kondisi ini dinilai tidak hanya menciptakan ketidaktertiban umum, tetapi juga memicu kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membuka celah praktik pungutan liar yang merugikan negara. Jumat, (15/5).
Ketua Aliansi Pemuda Pamulang Permai, Mario Karauwan, mengungkapkan bahwa kawasan Ruko Pamulang Permai saat ini dipenuhi aktivitas parkir tak berizin dan lapak-lapak yang berdiri tanpa regulasi penataan yang jelas. Menurutnya, APPP sudah melayangkan surat dan meminta Dishub Tangsel untuk segera menyelesaikan polemik tersebut, namun hingga kini belum ada langkah konkret yang diambil. Mario menduga adanya unsur pembiaran yang sengaja dilakukan, termasuk adanya resistensi dari oknum – oknum tertentu yang menolak penataan kawasan demi kepentingan tertentu.
Lebih lanjut, Mario menekankan bahwa apabila pengelolaan parkir dilakukan secara transparan dan sesuai aturan, retribusi tersebut dapat masuk secara resmi ke kas daerah ditambah penataan UMKM/ Lapak pedagang. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan adanya pungutan tanpa dasar hukum yang jelas.
Atas dasar itulah, APPP mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi menyeluruh. APPP dengan tegas akan menempuh langkah hukum demi memastikan aturan ditegakkan dan sistem pengelolaan kawasan ruko tersebut dievaluasi secara total.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait permasalahan Ruko Pamulang Permai tersebut.
Trs
