Kota Bekasi, Brigadenews.co.id – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Mohamad, mendesak Pemerintah Kota Bekasi segera merealisasikan pembangunan Puskesmas di Kelurahan Jakasampurna. Menurutnya, warga di kawasan tersebut sudah terlalu lama menunggu fasilitas kesehatan yang lebih dekat dan mudah dijangkau. Kamis, (9/7).
Desakan itu kembali disampaikan Gilang saat menyerap aspirasi masyarakat dalam Reses II Tahun 2026. Ia mengatakan, kebutuhan Puskesmas menjadi salah satu keluhan yang paling sering disampaikan warga karena hingga kini mereka masih harus mendatangi Puskesmas di wilayah lain untuk memperoleh layanan kesehatan.
“Setiap reses saya selalu mengusulkan agar ada belanja lahan untuk pembangunan Puskesmas. Kalau tidak memungkinkan membeli lahan, bisa menggunakan skema pinjam pakai lahan milik negara seperti aset PJT atau aset pemerintah lainnya yang strategis,” ujar Gilang.
Menurutnya, persoalan utama yang masih menghambat realisasi pembangunan adalah ketersediaan lahan. Karena itu, ia mendorong pemerintah mencari solusi alternatif agar proyek tersebut tidak terus tertunda.
Gilang mengusulkan pemanfaatan aset milik pemerintah yang berada di lokasi strategis sebagai opsi percepatan pembangunan. Setelah lahan tersedia, Dinas Kesehatan Kota Bekasi dapat melakukan kajian teknis terkait kelayakan pembangunan fasilitas tersebut.
“Kami terus mendorong agar lahannya segera dipastikan. Nanti Dinas Kesehatan yang menentukan apakah luas lahannya memenuhi syarat untuk pembangunan Puskesmas,” katanya.
Ia menjelaskan, keberadaan Puskesmas di Jakasampurna akan memangkas waktu tempuh masyarakat untuk berobat sekaligus mengurangi biaya transportasi yang selama ini harus dikeluarkan warga, terutama bagi kelompok lanjut usia.
Menurut Gilang, kawasan Jakasampurna dihuni cukup banyak warga lansia dan pensiunan sehingga akses terhadap layanan kesehatan dasar menjadi kebutuhan yang mendesak.
Selain layanan kesehatan, Gilang juga menyoroti keterbatasan fasilitas pendidikan negeri di wilayah tersebut. Namun, ia menilai pembangunan Puskesmas harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Ia berharap proses penyediaan lahan dapat diselesaikan pada tahun 2026 sehingga pembangunan fisik bisa dimulai pada 2027 dan ditargetkan rampung paling lambat pada 2028.
“Harapan kami, masyarakat tidak lagi mengeluarkan ongkos tambahan hanya untuk berobat ke Puskesmas. Kalau lokasinya berada di tengah permukiman, warga bisa menjangkaunya dengan lebih mudah, cepat, dan hemat,” pungkasnya. (Adv)
