Lombok Barat,Brigadenews,co.id-Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Nusa Tenggara Barat (LKPK) meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lombok Barat dan Pj. Bupati Lombok Barat menindak tegas oknum Kepala Dinas, Oknum Camat dan oknum Kepala Sekolah PAUD serta oknum guru PAUD yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) lantaran terlibat politik praktis. Oknum ASN itu diduga secara sah dan meyakinkan kampanye salah satu bakal pasangan calon (paslon) yang berlaga dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Lombok Barat.
” Saya memiliki bukti atas keterlibatan politik praktis para ASN,”kata Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Nusa Tenggara Barat (LKPK NTB) H. Junaidi kepada wartawan.
Data oknum ASN tersebut lanjut H. Junaidi akan dilaporkan ke Bawaslu dan Pj Bupati sebagai pembina untuk memberikan teguran kepada mereka. Jika hal ini dibiarkan oleh Pj. Bupati tentu akan merusak tatanan netralitas ASN dan akan menimbulkan ketidak percayaan masyarakat kepada Bawaslu dan Pj. Bupati.
“Oknum Kepala Sekolah PAUD ini secara terang-terangan menyatakan dukungan ke Paslon tertentu di kediamannya. Sedangkan oknum Camat dan Oknum Sekwan ini kampanye ke masyarakat. Jangan sampai kami bertindak sendiri. Bawaslu dan Pj. Bupati harus tegas,”katanya.
Ia mengaku mendapat laporan, adanya oknum ASN sudah melakukan politik praktis tersebut. Pria yang malang melintag dalam dunia gerakan ini meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lombok Barat agar bertindak sesuai aturan yang berlaku.
“Kepada Bawaslu kita bersama-sama membangun demokrasi yang bermartabat. Saya sudah mengantongi nama-nama itu yang terlibat politik praktis,” katanya.
Jika praktik politik praktis itu terbukti, Lanjut H. Junaidi akan memproses sesuai aturan yang berlaku terhadap para oknum ASN tersebut. Sehingga dengan begitu, proses demokrasi pemilihan kepala daerah Lombok Barat bisa berjalan dengan baik.
(Red/Rudi)
