Politik Dinasti dan Candu Kekuasaan Mewarnai PILKADA 2020

BRIGADENEWS.CO.ID – Pasca Demokrasi di gulirkan setelah reformasi, Demokrasi menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan untuk sebagian orang, salah satu yang menjadi problem dalam Demokrasi di indonesia adalah penyakitnya politik dinasti. Praktek ini tumbuh subur setelah Mahkamah Konstitusi (MK) melegalkan dinasti politik pada Undang-undang No. 8 Tahun 2015 pada pasal 7 huruf (r).

Titik awal buramnya politik praktis di indonesia sebagai Negara Demokrasi di Asia Tenggara yang mana (MK) tidak mempertimbangkan Indonesia sebagai Negara Republik bukan Kerajaan.

Problem mengikuti jejak kerabat dan sanak saudara dalam dunia politik di indonesia memang bukan hal baru dan tampaknya belum akan berubah.

Konstitusi kita membenarkan bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memlih dan dipilih. Dalam dinasti politik tidak pernah mengukur kapasitas dan kapabilitas seseorang, jabatan-jabatan politis digilir dan diperebutkan oleh orang-orang yang masih dalam lingkaran trab keluarga.

Dalam pengertian umum yang di maksud Politik Dinasti adalah, penguasaan dan pengalihan kekuasaan pada sekelompok orang yang masih satu garis keturunan. Dinasti sebenarnya ada pada tradisi kerajaan, yang penerus kekuasaan dilanjutkan oleh anak Raja. Atau kalau berhalangan oleh parah kerabat raja tanpa proses pemilihan dan hanya penetapan.

Politik kekerabatan sebenarnya sudah muncul dan ada sejak lama di negara Indonesia ini, dan gejala politik tersebut sudah ada ketika Patrimonialistik muncul, dalam sistem Patrimonial, sistem yang digunakan adalah sistem regenerasi politik, berdasarkan pada ikatan genelogis, ketimbang prestasi, di era moderen ini, sistem tersebut memang tidak digunakan lagi, namun sistem tersebut bertransformasi menyesuaikan dengan sistem Demokrasi. Jika dahulu pewaris kekuasaan menggunakan sistem tunjuk, maka saat ini sistem yang digunakan melalui sistem politik prosedural. Sanak saudara dimasukan terlebih dahulu melalui partai politik, baru kemudian dicalonkan melalui mekanisme yang digunakan oleh masing-masing partai. Jadi seolah-olah sistem Patrimonial atau dinasti politik ini seperti tidak digunakan, namun sesungguhnya ada hanya cara saja yang berbeda.

Baca Juga :  Sambang Bhabinkamtibmas Polsek Batujaya

Dalam Pemilihan Kepala Daerah dinasti politik juga terjadi di beberapa daerah, jumlah calon kepala daerah dari dinasti politik pada pilkada 9 Desember nanti ada 124 kandidat Kepala Daerah, yang terdiri dari 57 calon Bupati, dan 30 calon wakil Bupati 20 calon walikota dan 8 calon wakil walikota serta 5 calon Gubernur dan 4 calon wakil Gubernur, dari 124 kandidat tersebut, terdapat 67 Laki-laki dan 57 perempuan dan itu, sebanyak 29 orang adalah Istri dari kepala daerah atau Petahana sebelumnya, artinya transfer kekuasaan dari pemegang jabatan terpilih kepada anggota keluarga mereka sendiri dapat mengakibatkan tiga pilar Demokrasi berada dalam ancaman besar. Sistem, “Check and balances, dipastikan tidak akan berjalan efektif, manakala semua lini dikuasai oleh orang-orang sekerabat.

Dinasti Politik menciptakan sebuah Segitiga Piramida, dimana seseorang pemimpin yang mengangkat dan merangkul sebagian besar berasal dari keluarganya, untuk turut andil dalam urusan politik dan pemerintahan yang dijalankan akarnya akan mengalir keseluruh sektor pemerintah dibawah kekuasaanya, Ironisnya, para Kepala Daerah yang menggunakan kekuatan dinasti politik ini cenderung Korup. Dalam pendekatan Teoritisnya, “Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely’ kekuasaan yang mutlak menjadikan seseorang berbuat korupsi. Jika demikian, sepatutnya menginduksi masyarakat sebagai bagian dari kesadaran publik Demokrasi untuk menciptakan kesadaran kolektif bahwa dinasti politik cenderung merugihkan lantaran menggerogoti anggaran, penyelewengan kekuasaan menghambat Implementasi “good governance and clean governance. Dan sebagai Filosofi bahwa ” Negara berada dalam kedaulatan rakyat.

Pesan Morilnya hanya satu, “yakni, para pemilih sendiri yang hendaknya memilih harus tegas untuk tidak memilih para calon kerabat dari yang berkuasa tersebut. Agar memilih Kepala Daerah yang sesuai dengan hati nurani, bukan karena tren politik dan money politics.

Baca Juga :  Wasrik Itjen TNI di Lanud Halim

GABRIEL PENGA S.Ip, M.A.P

Penulis adalah mantan Dosen Fisip di Universitas Swasta di Kota Batam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.