MrG, PDIP dan Politik Identitasnya

BRIGADENEWS.CO.ID – Suasana menuju pilkada serentak pada 5 Kabupaten / Kota di Kepulauan Nias mendadak menjadi hangat dengan perbincangan “politik identitas” dan rasis. Hal ini berkaitan erat dengan statemen yang disampaikan oleh MrG, SE, M.Ak., yang merupakan Kader PDIP dan saat ini sebagai Anggota DPR RI yang terpilih pada Daerah Pemilihan Banten.

Siapa yang tak kenal MrG, beliau merupakan Masyarakat Kepulauan Nias yang sukses menjabat 2 periode sebagai DPR RI mewakili daerah Banten. Kesuksesannya dalam berpolitik tidak dapat dipandang sebelah mata tentunya, sehingga tidak salah bila penulis menyebutnya sebagai Politisi yang berpengalaman. Kata politisi sengaja penulis tebalkan karena ini akan menjadi salah satu topik bahasan dalam opini ini, dimana Politisi seringkali dipertentangkan dengan kata Negarawan yang dalam hal ini beririsan dengan isu yang sedang hangat terkait pidato Marinus Gea beberapa waktu lalu yang viral dan diperbincangkan warganet Kepulauan Nias.

PDIP dan Joko Widodo Anti Politik Identitas Dikutip dari okezone.com, salah satu pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar pada pelaksanaan pilkada serentak 2020, tidak ada penggunaan narasi-narasi yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dia meminta adanya ketegasan terkait hal ini.

“Jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah,” ujarnya.

Presiden Jokowi merupakan Kader PDIP yang tidak diragukan lagi kelihaiannya dalam berpolitik tentunya. Karirnya dari Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta sampai Presiden membuktikan kekuatan dan konsistensinya dalam berpolitik sangat mumpuni.

Bukan hanya sekali Presiden Jokowi diserang menggunakan isu politik Identitas, termasuk pada saat beliau bertarung melawan petahana Fauzi Bowo pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Jokowi sangat anti pada politik remeh temeh tanpa gagasan, dia selalu mengkampanyekan gagasan maupun program-program revolusioner, beliau adalah contoh seorang Politisi dan Negarawan.

Baca Juga :  Terapkan Physical Distancing saat Beraktivitas

PDIP yang merupakan partai nasionalis pengusung Jokowi juga tidak diragukan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Nasionalisme dan Sukarnoisme. PDIP selalu diserang oleh lawan politik dengan isu-isu Politik Identitas, isu PKI, isu anti Agama.

Politik Identitas ini semakin terasa ketika Jokowi diusung sebagai calon Gubernur DKI pada tahun 2012 oleh PDIP. Mulai dari isu bukan asli putra daerah, partai pendukung yang minim dan sebagainya.

Namun, serangan kelompok-kelompok rasis tersebut sedikitpun tidak menyurutkan langkah dan kemenangan PDIP dan Presiden Jokowi. Karena “Politik identitas itu hanya sementara saja dan tidak konstruktif. Nantinya akan lebih banyak berbalik. Jadi sebaiknya tidak digunakan,” (Pernyataan Melani Budianta, guru besar UI tahun 2012 pada Pilgub DKI).

MrG dan Politik Identitas di Kabupaten Nias Menurut Agnes Heller politik identitas adalah gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan sebagai satu kategori politik utama. Politik identitas muncul atas kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular, dalam bentuk relasi dalam identitas primordial etnik dan agama, (Heller, 1994:4). Heller menekankan politik identitas sebagai kesadaran individu dalam mengelaborasi isu primordial etnik maupun agama.

Diawali dengan amaedola (peribahasa) Nias “Lo sendoro si tenga khonia, lo sangehao sitenga sokho…kemudian ditekankan dengan kalimat tambahan apakah serius membersihkan rumah tetangga? Itu salah satu penggalan Pidato MrG dalam salah satu video yang viral dalam menyampaikan dukungan kepada salah satu pasangan Cakada di Kabupaten Nias beberapa waktu lalu.

Merujuk pada pemikiran Heller tersebut diatas, maka pernyataan MrG dalam video tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai politik identitas yang mengelaborasi etnik / suku dan asal daerah seseorang yang mencalonkan diri pada Pilkada Kabupaten Nias.

Tentu saja akan muncul argumentasi pendukung yang mengatakan bahwa pernyataan politik identitas tersebut merupakan hak konstitusional beliau sebagai politisi, di alam demokrasi sah-sah saja. Ya tentu saja itu adalah hak politik beliau, namun yang disayangkan adalah penggunaan politik identitas selama ini sudah dilarang keras oleh Presiden Joko Widodo dan PDIP sendiri.

Baca Juga :  Operasi Yustisi Polsek Buah Batu Polrestabes Bandung Sesuai Inpres No.6 Tahun 2020

Ini tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini dikampanyekan oleh PDIP seperti nilai – nilai pluralisme, nasionalisme, anti rasis dan anti politik identitas. Itulah diawal tulisan tadi penulis menyebutnya sebagai Politisi dan bukan Negarawan. Meskipun demikian, yang dibutuhkan saat ini adalah demokrasi yang sehat. Indonesia membutuhkan semakin banyaknya negarawan yang berusaha merekatkan nilai-nilai yang terkoyak oleh politisi-politisi opportunis dalam kemajuan Bangsa dan Negara.

Kesimpulan
1. MrG Anggota DPR RI yang dipilih oleh Masyarakat Banten selayaknya meminta maaf kepada masyarakat Banten atas pernyataannya tersebut, dimana dia mengatakan “Lo sendoro si tenga khonia, lo sangehao sitenga sokho (tidak ada yang merawat yang bukan miliknya dan tidak ada yang membersihkan yang bukan pemilik) kemudian ditekankan dengan kalimat tambahan apakah serius membersihkan rumah tetangga?. Tentunya ini merobek-robek perasaan Masyarakat Banten yang memilih beliau selama ini.

2. MrG secara tidak langsung telah mengkerdilkan nilai-nilai perjuangan Presiden Jokowi selama ini yang merupakan Tokoh panutan dan kader PDIP teladan, yang mana ketika beliau mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi dan PDIP mati-matian melawan pihak-pihak yang menyerang dengan politik identitas remeh temeh. Sebaliknya malah kader PDIP sendiri menghidupkan kembali politik yang tidak sehat ini.

3. Argumentasi MrG dalam Video tersebut, tentang dukungan partai kepada CAKADA yang harus banyak partai pendukung, menjadi anomali dari perjuangan PDIP selama ini dimana Ahok dan Jokowi pernah melewati ini di DKI Jakarta. Secara Konstitusional, argumentasi MrG juga tidak berdasar karena di alam demokrasi semua orang berhak untuk maju sebagai Cakada, termasuk calon Independen (tanpa partai).

4. Kita masih ingat MrG dan teman-teman selama ini berjuang untuk Kemajuan Pariwisata Kepulauan Nias, ada baiknya gagasan pariwisata digaungkan kembali oleh MrG, terutama berkaitan dengan komitmen cakada-cakada yang didukung, sehingga mendorong investasi di Kepulauan Nias. Termasuk Tokoh seperti Mrg, sebaiknya berinvestasi pada sektor pariwisata di kepulauan Nias untuk mendukung gagasan yang beliau kampanyekan sendiri tentang Pariwisata di Kepulauan Nias.

Baca Juga :  Personil Polsek Cilamaya Tekan Penjualan Miras

5. Masyarakat Kepulauan Nias dalam menentukan pilihan tanggal 09 Desember 2020 sebaiknya tidak terjebak dan terpengaruh pada politisi – politisi pragmatis yang menggunakan politik rasial, identitas, agama untuk mengoyak-ngoyak kearifan kita selaku Masyarakat Kepulauan Nias.

Penulis : Vokus Harefa, Ketua Umum Gerakan Muda Ono Niha (GEMONI)/ Penggiat Technopreneurship/Founder Madilog.id (https://madilog[dot]id/)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.