Lembaga Survei dan Demokrasi

Keterangam Foto: Ahmad Fedullah

BRIGADENEWS.CO.ID – Kualitas demokrasi akan tetap terjaga manakala proses pemilihan umum berjalan secara bebas, adil, dan transparan. Salah satu pilar penting demokrasi dalam menjaga proses tersebut adalah pers. Belakangan, lembaga survei opini publik menjadi pilar penting lain yang ikut menentukan kesehatan demokrasi tetap terjaga.

Hal ini setidaknya karena tiga alasan.
Pertama, lembaga survei bisa memberikan informasi dan kesempatan kepada pemilih untuk menilai para kandidat pemimpin mereka. Dengan demikian secara tidak langsung, lembaga survei menjadi salah satu sarana dalam pendidikan politik warga.

Kedua, melalui data survei opini publik, para calon pemimpin cenderung akan menawarkan janji-janji politik sesuai kecenderungan pemilih dan melakukan inovasi dalam kampanye politik. Terakhir, melalui kegiatan hitung cepat saat pencoblosan, lembaga survei bisa mencegah manipulasi penghitungan suara oleh penyelanggara pemilihan umum.

Fenomena survei opini publik merupakan hal yang umum di negara-negara yang sudah lama menganut sistem demokrasi. Bahkan, lembaga-lembaga sigi di sana menawarkan jasa konsultasi politik pemenangan untuk para kandidat.

Industri survei juga tumbuh pesat di Indonesia meski usia demokrasinya tak setua Amerika. Kita kerap mendengar nama-nama seperti Lembaga Survei Indonesia, CSIS, Polmark Indonesia, Indo Barometer, SMRC, Konsep Indonesia, Indikator, dan lainnya. Bahkan media ternama seperti Kompas juga kerap merilis hasil sigi terkait politik.

Merujuk data Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) setidaknya tak kurang dari 36 lembaga survei yang telah terdaftar dan tersertifikasi Persepi. Di luar data Persepi, jumlahnya bisa lebih banyak. Apalagi jika menjelang hajatan politik seperti pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah, banyak lembaga survei musiman yang sengaja dibuat untuk menawarkan jasanya kepada para kandidat.

Warga Harus Kritis

Baca Juga :  Patroli Perumahan Jaga Kondusifitas

Tentu saja maraknya lembaga survei di tengah demokrasi yang sedang tumbuh sangatlah bagus. Sebab, pemilih bisa memiliki informasi yang tak terbatas terkait para kandidat. Meski demikian, pemilih juga harus hati-hati dalam menilai hasil survei opini publik. Karena, tidak semua lembaga survei memiliki disiplin metodologi dan transparansi data.

Pemilihan presiden pada tahun lalu bisa menjadi pelajaran berharga bagi pemilih untuk menilai kualitas lembaga survei. Untuk memberikan kepuasan terhadap klien dan penggiringan opini publik, beberapa lembaga survei membuat hasil penghitungan berbeda. Akibatnya, polarisasi politik di masyarakat semakin tajam.

Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan presiden 2014, bahkan bisa terulang di pemilihan berikutnya baik pemilihan presiden maupun kepala daerah. Tahun ini, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak di 9 provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota.

Meski Pilkada tergolong belum dekat, beberapa lembaga survei mulai merilis hasil opini publik di beberapa daerah. Beberapa lembaga ternama yang disebutkan di atas juga mulai melakukan survei dan mempublikasi di media. Lembaga survei baru juga bermunculan menjelang Pilkada tahun ini, misalnya di pemilihan Walikota Tangerang Selatan.

Bahkan data lembaga survei baru tersebut dijadikan dasar untuk menggiring opini publik melalui tulisan opini di media. Hal ini juga bisa terjadi di daerah lain, yakni menggunakan data lembaga survei untuk menggiring opini publik. Bagaimana supaya kita bisa menghindari penggiringan opini publik melalui data survei?

Pada akhir pemilu presiden 2019, salah satu Anggota Dewan Etik Persepi yang juga Guru Besar di Universitas Indonesia, Prof. Hamdi Muluk, mengingatkan kepada masyarakat supaya berhati-hati dengan lembaga survei “abal-abal”. Setidaknya, menurut Prof. Hamdi, ada dua cara supaya masyarakat bisa tahu lembaga survei yang “abal-abal”.

Baca Juga :  Polresta Bandung Polda Jabar, Berhasil Amankan Pelaku Pembunuhan Seorang Janda

Pertama, lihat latar belakang orang-orang di lembaga survei tersebut, apakah mereka memiliki latar belakang Pendidikan yang memadai. Karena, survei opini public dilakukan melalui disiplin ilmu pengetahuan dan metodologi yang ketat. Kedua, masyarakat perlu melihat apakah lembaga survei tersebut rutin dalam mengeluarkan riset studinya.

Apabila keluar hanya musiman saja, itu patut dicurigai. Kita semua tentu berharap demokrasi Indonesia semakin berkualitas sehingga bisa membuat masyarakat sejahtera dan mampu melahirkan pemimpin yang kompeten dan berpengalaman. Lembaga survei dan pengamat politik bisa menjadi alat dalam menggapai cita-cita mulia itu, yakni dengan memberikan informasi-data yang bisa dipertanggungjawabkan secara etik dan akademik.

Ahmad Fedullah
Mahasiswa Pasca-Sarjana Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.