High Tekhnologi, Pandemi  dan Ancaman Masa Depan Indonesia

BRIGADENEWS.CO.ID- Rentetan peristiwa dunia sejak peralihan tekhnologi dari tekhnologi maju ke tekhnologi canggih ditandai dengan kedigdayaan industry ITE, menyisahkan berbagai peristiwa yang sulit dinalar oleh ummat manusia.
Setelah dua dekade abad 21, manusia terus saja diperhadapkan dengan sutuasi kepanikan akibat berbagai isu yang sulit diperoleh kebenarannya. Suatu situasi yang meskinya di era secanggih ini tidak lagi menjadi monster yang membuat manusia panik sebab kecanggihan teknologi akan dapat menjawabnya sesuai dengan spirit demokrasi yang ditandai dengan Hak Asasi Manusia (HAM), faktanya tidak sesuai.
Bagaimana mungkin HAM akan menjadi agenda global sementera pembantaian dengan dalil teroris dan Negara liar dikampanyekan Negara pemerkasa demokrasi terus memakan korban, mulai dari kasus  9-11-2001, Afganistan, Irak, Libya, Dan Iran. Semua tindakan Negara adikuasa (USA) menggunakan senjata berkapasitas Nuklir dengan dampak kemanusiaannya sangat berkepanjangan.
Rangkain peristiwa tersebut merupakan rangkaian peristiwa yang tidak lepas dari propaganda media internasional dan corporate, bagaimana tidak daerah tersebut merupakan daerah yang menguasasi sumber daya minyak dan gas 60 persen sementara daerah diluar dari daerah itu yang basis sosialnya bukan islam justru menguasai minya 32 persen Rusia, China, Venezuela, Mexiko, dan Brasil (M. Chossudovsky).
sementara Amerika dan sekutunya menguasai sumber minyak sisa dari jumlah yang dikuasai Negara-negara mayoritas islam dan Negara yang secara idiologi berbeda dengan negara-negara UNI Eropa dan amerika atau sekutu, yang tergabung dalam Nato dan negara-negara penyanggah kekuatan Amerika.
Dari kejadian tersbut Negara-negara maju menggunakan virus sebagai upaya mengelabui dunia dari cara mereka untuk terhindar dari tuntutan dunia atas penggunaan nuklir dalam penaklukan wilayah-wilayah tersebut diatas, ironisnya perang nuklir dalam melawan terorisme global ditampilkan sebagai pertentangan budaya suatu perang antara nilai-nilai dan agama-agama yang berbeda padahal kenyataannya perang ini adalah suatu penaklukan yang didorong oleh saran strategis dan ekonomi.
Bahayanya, dalam perang global melawan terorisme, rencana-rencana penaklukan ini dilaksanakan dengan mendukung tentara para militer islam secara diam-diam, dimana tentara para militer islam ini kemudian dipergunakan untuk merusak kestabilan pemerintahan Negara yang tidak menuruti serta memaksakan standar-standar tata kelola dan demokrasi barat.
Dalam rincian peristiwa ini dampak menghancurkan dari perang dengan penggunaan nuklir direndahkan, atau malah tidak disebut sama sekali. Sebaliknya krisis-krisis palsu misalnya: pandemic flu di seluruh dunia, serangan nuklir dan peringatan palsu yang dilakukan oleh teroris islam dibuat-buat oleh media, pemerintah dan intelijen maupun tink tank Washington.
Pada saat bahaya nyata perang nuklir nyaris tidak diakui, krisis-krisis palsu ini selalu masuk berita tajuk utama (hal 7. Scenario perang dunia III), ditengah kecanggihan industry ITE dengan kecanggihan radar mulai dari semenanjung pacific (panama) ditandai dengan percobaan pembunuhan terhadap Trujilo ( J. Perkins) dan Hindia ditandai dengan peristiwa hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 (J.D. Gray) menambah deret panjang keraguan dunia atas peristiwa yang melanda umat manusia.
Peritiwa-peristiwa tersebut diatas sangat berdampak terhadap Negara-negara berkembang utmanya Indonesia, sebab salah satu negara yang juga memiliki ketersediaan energy minyak dan gas dengan kapasitas ummatnya sebagai mayoritas islam tidaak lepas dari ancaman seperti yang dialami Negara-negara timur tengah dan asia tengah.
Seteru dunia atas energy sangat berdampak terhadap sistim pemerintahan, saaat ini Indonesia diperhadapkan dengn pandemic COVID-19, dalam kajian Michel Chossudovsky dimana pandemic firus global merupakan upaya Ting-Tank Wasington untuk mengalihkan bahaya penggunaan nuklir dalam memerangi terorisme dan Negara liar, atau Negara-negara yang tidak taat atas tata kelola pemerintahan dan demokrasi barat.
Ditengah maraknya pola penanganan pandemi firus global pemerintah justru diperhadapkan pada konflik of interes antara jajarannya yang menghendaki Lockdown dan membuka sebagaian akses transportasi darat, laut, dan udara.
Disatu sisi pemerintah mengedepankan kemanusiaan namun disisi lain kita juga diperhadapkan dengan pilihan-pilihan pelik untuk memenuhi kebutuhan mendasar bernegara yaitu ekonomi, padahal dalam keadaan seperti ini sebagai pemerintahan yang berdaulat meskinya mampu memberikan argument kritis atas keadaan emergensi bukan saling tuding antara pembantu presiden satu dengan lainnya, saling kontraversi pemerintah dapat terlihat jelas saat menko kemaritiman menyurati jajaran menteri coordinator agar tidak menutupi akses vital bernegara utamanya transportasi darat, laut, dan udara.
Disatu sisi opung LBP dinilai oleh banyak kalangan sangat matrealisme namun dalam kajian lebih strategis sesungguhnya argumentasi opung memiliki alasan cukup mendasar sebab di era canggih seperti ini tidak ada satu peristiwapun di dunia ini yang tidak memiliki jalan keluar, untuk itu akses transportasi meskinya tidak dilakukan penutupan sebab mobilitas barang dan jasa sangat dibutuhkan dalam penanganan COVID-19.
Demokrasi di Era Keterbukaan
Rangkain peristiwa global dari semenanjung Hindia-Pasific merupakan suatu peristiwa yang sangat menyita perhatian semua kalangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak menghadapi gejolak yang mengarah pada ancaman kedaultan Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebab tidak ada alasan lain untuk tidak terlibat dalam politik global selain secara geografis Indonesia menjadi negara yang memiliki Sumber daya energy minyak dan gas juga diapit jalur perdagangan internasional dan secara konstitusi Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif alinea 4 UUD-NRI.
Untuk itu dalam menghadapi fenomena global sebaagai negara hukum dan demokrasi, pemerintah juga tidak hanya mengedepankan investasi dan infrastruktur tetapi memperhatikan secara serius aspek-aspek mendasar agar bias keluar dalam menghadapi hegomoni pemberitaan media global dan coorporate melalui peningkatan kapasitas kewarganegaraan atas bahaya ekologi, nuklir dan propaganda media global.
Sebab propaganda global merupakan agenda setting global agar negara-negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah terjadi stagnansi pengelolaan pemerintahan agar tercipta saling konflik antara pemerintah dan kelompok-kelompok diluar pemerintah. Dalam meghadapi kondisi global demokrasi indoneisa meskinya diarahkan pada partisipasi public atas kesadaran warga terhadap lingkungan gografis dimana mereka berada (Negara).
Dengan demikian demokrasinya harus berbasis produktifitas berdasarkan letak gografis wilayah dimana warga negara menjadikannya sebagai alat untuk hidup dan bertahan hidup.
Dari kondisi ini maka pemerintah pusat suda saatnya mendorong keterlibatan elemen civile society secara aktif dalam membangun kesadaran warga negara dalam menghadapi dinamika global, jika tidak maka kejadian demi kajadian sebagai dampak dari seteru elite global akan mengancam eksistensi bernegara.
Dari kejadian Covid_19 dan laju dinamika global, kita tidak hanya dapat menghadapinya dengan metode tambal sulam sebab hal itu akan berdampak pada ancaman kehidupan bernegara yang akan terus mendapatkan gunjangan baik secara internasional, nasional, maupun local.
dr. Taufan Iksan Tuarita
Penulis adalah Sekertaris Jenderal  Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 2018-2020.
Baca Juga :  Tim Patmor Brimob Jabar Sosialisasikan Protokol Kesehatan Kepada Penjual Sayur Keliling

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.